Edy Rahmayadi Tegur Kelompok Mahasiswa yang Berunjuk Rasa Anarkis soal Danau Toba

Kontributor Medan, Mei Leandha
Kompas.com - Jumat, 2 Agustus 2019
Edy Rahmayadi Tegur Kelompok Mahasiswa yang Berunjuk Rasa Anarkis soal Danau TobaMEI LEANDHA ROSYANTIGubernur Sumut Edy Rahmayadi saat bertemu massa GMKI di press room kantor gubernur Sumut, Kamis (1/8/2019)

MEDAN, KOMPAS.com – Unjuk rasa yang dilakukan massa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) pada Jumat (26/7/2019) lalu, berbuntut panjang.

Pasalnya, terjangan dan goyangan pada gerbang kantor Pemprov Sumut yang dilakukan massa yang anarkis berulang-ulang kali saat berorasi membuat gerbang besi dengan logo Pemerintah Provinsi Sumut itu jatuh. 

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang saat aksi berlangsung tidak berada di lokasi kemudian meminta para demonstran untuk datang menemuinya pada Kamis (1/8/2019).
 
Demonstrasi itu sendiri menuntut Pemerintah Propvinsi Sumut menindak dan mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan Danau Toba
 
 

Minta mahasiswa santun

 
Kepada massa yang datang Edy yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumut Suriadi Bahar mengatakan, apa yang menjadi tuntutan sudah dilakukan pihaknya.
 
Dia juga menyebutkan apa yang disampaikannya langsung Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja tiga harinya di Danau Toba. 
 
“Sebelum kalian datang, saya sudah menyampaikan agar pemerintah pusat mengambil tindakan terhadap pencemaran Danau Toba. Presiden juga akan mengucurkan dana sebesar Rp 2,4 triliun untuk memperbaiki Danau Toba mulai infrastruktur sampai ekonomi masyarakat sekitar danau,” kata Edy.
 
Untuk itu, dirinya sangat menyayangkan aksi anarkis yang terjadi. Dia bilang, harusnya mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara santun tanpa merusak apapun. 
 
 
“Pintu gerbang itu marwah masyarakat Sumut yang berasal dari berbagai agama dan suku. Mengapa kalian merusak? Kalian mahasiswa harusnya lebih tertib dan santun,” ucapnya.
 
Apalagi, dirinya mengaku selalu melayani dan menanggapi setiap aksi dan unjuk rasa yang datang asalkan sedang berada di kantornya. 
 
"Kalian datang saat itu, saya sedang di luar kota dan ada acara. Saya memang tidak tau kalian akan datang. Apa ada surat aksi kalian kepada pihak terkait,” tanya Edy.
 

Ketua aksi menolak minta maaf

 
Ketua GMKI Cabang Medan Hendra Manurung menjawab, kerusakan yang terjadi di luar kendali mereka. 
 
“Kami sudah lama menunggu, tak ada rencana merusak pintu gerbang. Kami rasa pintu gerbang tidak kokoh, lebih kuat pagar rumah kami makanya cuma dua orang yang mengoyangkan bisa rusak,” katanya sambil menolak mengakui kesalahan dan meminta maaf.
 
Usai pertemuan, Kasatpol PP Sumut Suriadi Bahar melaporkan GMKI Cabang Medan ke Polrestabes Medan atas tuduhan perusakan.
 
Patahan besi pagar pun dibawa sebagai barang bukti.  
 
 
Seperti pemberitaan sebelumnya, massa GMKI mendatangi kantor gubernur Jumat (26/7/2019) siang.
 
Massa menuntut pemerintah mencabut izin perusahaan yang telah melakukan pencemaran di Danau Toba.
 
Unjukrasa dikawal ketat aparat keamanan. Tak lama, pintu gerbang hancur diterjang massa. Kericuhan yang nyaris terjadi dapat diredam, massa melanjutkan orasinya.
 

Pencemaran di Danau Toba

 
Kepala Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Medan Piki Pardede berucap, pihaknya memberikan tenggat waktu kepada pemerintah supaya mencabut izin yang sudah ada dan tidak mengeluarkan izin.
 
Mereka meminta bertemu Edy Rahmayadi selaku gubernur untuk membicarakan hal ini. Karena sedang tak berada di tempat, Kasubbag Hubungan Antar Lembaga Pemprov Sumut Salman yang menemui pendemo.
 
 
 
Salman mengatakan, pemerintah punya niat yang sama membangun Danau Toba sebagai destinasi superprioritas yang dicanangkan. 
 
“Diminta atau tidak diminta kami selaku pemerintah daerah akan melakukan pembenahan. Tapi saya ingatkan, dalam menyampaikan aspirasi harus dengan cara yang santun,” ucap Salman.

PenulisKontributor Medan, Mei Leandha
EditorAprillia Ika
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR