Profil Destry Damayanti, dari Ekonom hingga Direstui DPR dan Jokowi Jadi Pimpinan BI

Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Kompas.com - Jumat, 12 Juli 2019
Profil Destry Damayanti, dari Ekonom hingga Direstui DPR dan Jokowi Jadi Pimpinan BIKOMPAS.com/Sabrina AsrilDestry Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com — Destry Damayanti mendapatkan restu dari Keomisi XI DPR untuk menggantikan posisi Mirza Adityaswara sebagai Deputi Gubernur Senior. Diketahui, jabatan Mirza habis pada Juli ini.

Destry menjadi calon tunggal yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Dari 10 fraksi ada 9 fraksi yang hadir dan seluruhnya menerima Destry secara aklamasi.

Sebelum diusulkan Jokowi, Destry merupakan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak September 2015.

Perempuan kelahiran Jakarta, 16 Desember 1963, itu punya rekam jejak panjang di dunia ekonomi. Ia mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat.

Baca juga: DPR Inginkan Jokowi Tak Lagi Ajukan Calon Tunggal untuk Pimpinan BI

Ia mengawali karier sebagai peneliti, yakni asisten peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) (Januari-Agustus 1989), peneliti di Institut Manajemen FEUI (Agustus 1989-Agustus 1990), serta peneliti di Pusat Antar Universitas untuk Ekonomi, Fakultas Ekonomi UI (Agustus 1993-Agustus 1995).

Ia juga pernah bekerja di Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Kementerian Keuangan dari Agustus 1992 hingga Maret 1997.

Kariernya sebagai ekonom dimulai di Citibank Indonesia dari April 1997 hingga Mei 2000. Hengkang dari Citibank, ia menjadi Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003.

Baca juga: Destry Damayanti Direstui DPR Jabat Deputi Gubernur Senior BI

 

Kemudian, ia menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005-2011. Di samping itu, ia juga menjalani kehidupan sebagai peneliti dan pengajar di FEUI pada 2005-2006.

Di jenjang karier berikutnya, pada 2011-2015 Destry menempati posisi Kepala Ekonom Bank Mandiri 2011-2015. Di saat hampir bersamaan, ia juga menjadi Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014-2015.

Pada Mei 2015, Jokowi mengumumkan sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seluruhnya digawangi srikandi. Destry didapuk jadi Ketua Pansel KPK.

Baca juga: Jadi Calon DGS BI, Destry Damayanti Ditanyai Anggota DPR Soal Redenominasi Rupiah


Dobrakan Destry untuk BI

Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (1/7/2019).KOMPAS.com/MUTIA FAUZIA Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Dalam uji kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi XI DPR, Destry memaparkan berbagai tantangan yang harus dihadapi BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Untuk bisa mengatasi hak tersebut, BI sebagai bank sentral harus bisa bersikap adaptif dan inovatif.

"Dengan landscape perekonomian yang berubah dengan digitalisasi BI barus proaktif, adaptif, dan inovatif dalam bentuk respons kebijakan."

Baca juga: Presiden Jokowi Ajukan Destry Damayanti Jadi Deputi Gubernur Senior BI

 

"Sistem pembayaran, digitalisasi harus bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Destry di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Destry menilai, dengan bersikap adaptif dan inovatif, bank sentral mampu meminimalkan ketidakstabilan ekonomi nasional akibat dampak dari volatilitas ekonomi global.

Tak hanya itu, dirinya juga mengaku akan terus mengoptimalisasi 5 bauran kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan koordinasi antarlembaga, serta kebijakan pendalaman pasar keuangan.

 Baca juga: Presiden Jokowi Ajukan Destry Damayanti Jadi Deputi Gubernur Senior BI

PenulisAmbaranie Nadia Kemala Movanita
EditorAna Shofiana Syatiri
Terkini Lainnya
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
DPR
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat
DPR
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat
DPR
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah
DPR
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat
DPR
Polda Metro Jaya: Tidak Ada Unjuk Rasa Menjelang Pelantikan Presiden
Polda Metro Jaya: Tidak Ada Unjuk Rasa Menjelang Pelantikan Presiden
DPR
DPR RI Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Terkait Pelantikan Presiden
DPR RI Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Terkait Pelantikan Presiden
DPR
30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres
30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres
DPR
DPR RI: Musim Penghujan Tiba, tapi Penyelesaian Karhutla Belum Rampung
DPR RI: Musim Penghujan Tiba, tapi Penyelesaian Karhutla Belum Rampung
DPR
DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya
DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya
DPR
DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
DPR
Puan Minta Kinerja Manajemen BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
Puan Minta Kinerja Manajemen BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
DPR
Puan: Peristiwa Penusukan Wiranto Merupakan Bentuk Teror
Puan: Peristiwa Penusukan Wiranto Merupakan Bentuk Teror
DPR
Puan Berikan Semangat kepada TNI dan Polri Jelang Pelantikan Presiden
Puan Berikan Semangat kepada TNI dan Polri Jelang Pelantikan Presiden
DPR
Puan Telah Tetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan DPR RI
Puan Telah Tetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan DPR RI
DPR